Sekarang sudah tahun 2009. Sudah jaman teknologi informasi. Setiap Pemda punya PDE (Pengolahan Data Elekronik) dengan nama dan bentuk yang bermacam-macam, yang diniatkan dan difungsikan sebagai IT Department bagi Pemda.

Sekarang sudah ada yang namanya teknologi online. Masya sekedar mengurus dan membayar gaji saja harus dalam bentuk cash ? Harus berdesak-desakan seperti orang berebut raskin, padahal itu hak mereka.

Kalau di swasta diperlakukan seperti itu, sudah pasti perusahaan yang menerapkannya hanya perusahaan ecek-ecek, atau perusahaan yang bisa dikelola hanya oleh beberapa orang saja dengan jumlah karyawan yang juga terbatas.

Kalau swasta (baca : perusahaan/institusi/lembaga) memperlakukan karyawannya seperti itu, mungkin demo akan terjadi tiap bulan dan bagian IT menjadi bulan-bulanan cacian dari bagian lain.

Masya force majeur terjadi tiap bulan ?

Anda tidak percaya berita Kompas dan cenderung menganggapnya berlebihan ? Saya tidak karena saya pernah menemui situasi yang mirip.

Pak Dede Satibi selaku bupati Garut sebenarnya bukan orang baru di pemerintahan dan pasti sangat memahami mekanisme pembayaran gaji yang harus terus diimprovement.

Saya mengenal beliau saat menjabat sebagai wakil bupati Bekasi beberapa tahun yang lalu.

Mengapa untuk hal sepele, yang selalu terulang tiap bulan, pemda tidak berupaya melakukan perbaikan sistem ? Apa alasan utama yang mendasari pembayaran gaji dalam bentuk cash dan harus diambil secara langsung ? Apakah tidak percaya pada integritas dan akurasi data ?

Apa susahnya membuat list daftar gaji dan meminta pihak Bank melakukan debet rekening secara langsung ? Kalau takut ada penyimpangan, kan bisa dilakukan audit secara berkala dan periodik.

Siapapun yang bertanggung jawab, didaerah manapun kejadiannya, berhentilah menganggap Pemda sebagai institusi yang selalu terlambat mengadopsi teknologi. Sudah usang pola pikir seperti itu. Harusnya, pemda menjadi inisiator penggunaan teknologi.

Modal ada, biaya cukup, SDM banyak, yang kurang hanya kemauan.

“Mas, ngomong gampang, masalahnya memperbaiki sistem dipemerintahan itu ibarat membuka lahan dirimba belantara…”

Kalau itu rimba belantara, mari kita menjadi inisiatornya. Bangkit dong, masya kita terpuruk terus-terusan. Masya kita selalu terlambat merespon perubahan. Masya kita melulu menjadi obyek. Memangnya PNS nggak boleh berinisiatif dan menghasilkan kinerja yang terbaik ?